USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.

Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.

PEMBAHASAN

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha

nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang

sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Mengingat peranannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus

dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi,

saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka

pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya

bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,

pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat

sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta

menumbuhkan iklim usaha. Dengan demikian, kemampuan usaha

kecil termasuk usahatani dari waktu ke waktu perlu diperhatikan,

karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan

menggantungkan diri dari sektor ini.

Usahatani sebagai salah satu sektor kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia harus didukung

dan didorong kemampuannya agar tetap eksis, sehingga dapat

memperluas kesempatan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan

bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya serta untuk

meningkatkan penghasilan petani dan masyarakat secara lebih merata.

Adapun usahatani bisa dilakukan oleh perorangan atau melalui

pembentukan kelompok-kelompok tani baik dalam skala kecil

maupun dalam bentuk usaha dalam skala besar, meliputi usaha dalam

bidang budidaya tanaman, usaha perkebunan, usaha perikanan serta

usaha dalam bidang peternakan. Usahatani ini selain banyak

dilakukan di Pulau Jawa juga banyak kegiatan ini dilakukan di daerahdaerah

seperti di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok

yang terkenal dengan kebudayaan sasak dan sebutan salah satu

lumbung padi di Indonesia, yaitu julukan yang pernah diberikan

dahulu karena tanah pertaniannya yang subur. Ada beberapa jenis

usahatani yang mempunyai keunggulan khususnya dari segi produksi

antara lain yaitu cabe, bawang putih, rumput laut, tambak udang,

perternakan ayam, dan yang juga khas adalah tembakau virginia yang

merupakan produk subsektor perkebunan. Kegiatan usahatani

tersebut di lakukan dengan latar belakang dan didasarkan pada

kemampuan yang tidak sama.

Khusus di bidang subsektor perkebunan, dimana sebagian

besar petani menanam tembakau karena tanaman ini dianggap dapat

memberikan nilai tambah yang lebih bila dibandingkan dengan

tanaman lain, ini terlihat dengan sebagian besar areal pertanian di

Pulau Lombok ditanami tembakau dan juga banyaknya oven yang

dibangun oleh masyarakat. Namun masalah yang sangat pokok yang

dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok pada umumnya

adalah masalah permodalan, baik pada saat penanaman maupun

sesudah penanaman, selain itu masalah fluktuasi harga, sarana

produksi (bibit/pupuk/obat-obatan), harga jual hasil produksi,

persaingan antar petani tembakau besar dan kecil, disamping

minimnya teknologi dan kesulitan akan akses pasar yang lebih luas

dalam menyalurkan hasil panen tembakaunya. Masalah-masalah

tersebut selalu timbul dan menempatkan petani tembakau pada

kedudukan yang sulit. Untuk mengatasi masalah permodalan serta

permasalahan-permasalahan yang lainnya, sebagian besar petani

tembakau di Pulau Lombok melakukan kerja sama dengan industri

rokok/perusahaan pengelola hasil tembakau yang ada di Pulau

Lombok, baik dalam bentuk perusahaan penanaman modal asing

maupun penanaman modal dalam negeri. Melalui kemitraan usaha

tersebut diharapkan dapat secara cepat bersimbiose mutualistik

sehingga kekurangan dan keterbatasan yang dialami oleh petani

tembakau dapat teratasi.

Adapun perusahaan-perusahaan rokok yang ada di Pulau

Lombok antara lain adalah PT. BAT, PT. Djarum, PT. Tresno Bentoel

Malang, PT. H. M. Sampoerna, PT. Sadhana Arief Nusa, CV. Tresno

Adi, PT. Gelora Djaja dan UD. Nyoto Permadi. Perusahaan ini

bergerak dalam bidang penerimaan/penyaluran hasil tembakau para

petani, dan turut berperan dalam meningkatkan produktivitas hasil

tembakau. Peusahaan-perusahaan ini banyak membina petani

tembakau yang ada di Pulau Lombok. Berbagai upaya dilakukan oleh

perusahaan ini untuk lebih meningkatkan hasil-hasil tembakau baik

secara kualitas maupun kuantitas, diantaranya melalui penyuluhan

tentang cara pembibitan, pemeliharaan, pemungutan hasil panen,

pengolahan termasuk di dalamnya pengeringan dan pengepakan serta

tidak kalah pentingya dalam hal pemberian modal kepada petani.

Selanjutnya dengan memperhatikan berbagai latar belakang

dan keterbatasan yang dimiliki oleh petani dalam melakukan

usahanya di atas, maka hendaknya terus dikembangkan hubungan

kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan

menguntungkan baik dengan koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik

Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka

memperkuat struktur ekonomi nasional.

Senada dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono,

dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil

harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara

sistematis antara lain yaitu :

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :

Ø Mendorong terjadinya kerjasama/kemitraan.

Ø Menciptakan bentuk kerjasama/kemitraan.

Ø Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya

kerjasama/kemitraan.

2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal

antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis

dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).1

Kebijakan seperti tersebut di atas, merupakan wujud dari

kehendak untuk melakukan keberpihakan kebijakan hukum ekonomi

kepada usaha kecil dan menengah, tetapi tentu saja tanpa

mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Seperti kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia secara

simultan dilakukan oleh Badan-Badan Usaha Milik Negara, Badan-

Badan Usaha Swasta dan Koperasi yang merupakan pendukung

bangun ekonomi Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai kemitraan sampai saat ini masih

menggunakan dasar atau pijakan hukum produk Orde Baru yaitu

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Realitas

legal ini menyebabkan pembahasan dalam tesis ini secara yuridis

normatif tetap mengacu kepada kedua ketentuan hukum tersebut.

Selanjutnya pengertian dari kemitraan dalam Pasal 1 point 8

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diartikan sebagai :

Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Menengah atau

Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha

Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling

menguntungkan”.

Dari definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas,

mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha

menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil

mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu

menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan

kesejahteraan bersama.

Dalam pedoman pola hubungan kemitraan, mitra dapat

bertindak sebagai Perusahaan inti atau Perusahaan Pembina atau

Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela, sedangkan Plasma di

sini adalah Petani Tembakau. Pola inti plasma dalam Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah sebagai berikut :

Inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara usaha

kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di

dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak

sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti

melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana

produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil

produksi.

Di dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma, perlu lebih

cermat diperhatikan pola hubungan kelembagaan antar mitra sebab

secara umum memang harus disadari bahwa dalam kemitraan

bertemu dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh

kemampuan manajemen, kekurangpahaman dalam pengetahuan

hukum, serta permodalan memang sangat rentan untuk menjadi

korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang

yang lebih kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak tertutup

kemungkinan terjadinya pembelokan arah program tersebut bagi

keuntungan industri besar itu sendiri. Bukannya tidak mungkin terjadi

dalam praktek, bahwa tujuan semula dari program kemitraan adalah

untuk membangun hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan antara inti yang menjadi induk, dengan plasma yang

menjadi mitra usahanya. Dalam kenyataannya justru plasma sering

menjadi sasaran empuk pemerasan oleh perusahaan induknya. Seperti

halnya yang dialami oleh petani tembakau di Pulau Lombok Nusa

Tenggara Barat, tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh

perusahaan rokok sebagai inti adalah antara lain dengan menentukan

sendiri mutu (grade) tembakau, mematok harga secara sepihak serta

seenaknya mempermainkan harga tembakau petani yang sudah siap

jual.

Sumber : 1 Sri Redjeki Hartono, 13 September 1997, Menuju pada kemitraan yang harmonis dan

berdayaguna, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH-Undip,

Semarang, hal. 3 , http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah , http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab1.pdf

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s